Klarifikasi Terkait Lahan Gedung MUI Kota Batam

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menyikapi pemberitaan yang simpang siur terkait lahan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Batam perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam didirikan sebagai gedung pusat koordinasi dan musyawarah ulama, zuama’, cendikiawan dan umat Islam dalam mewujudkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin berdiri di atas lahan yang sah menurut prinsip hukum syariah maupun hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gedung MUI Kota Batam dibangun di atas lahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam seluas 3838 m2 dengan dokumen hak yang sah berupa :
   • Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (SKEP ) Nomor : 1226/A3.5/L/2/2022
   • Surat Perjanjian Pemanfaatn Tanah (SPPT) Nomor : 1422/A3.5/L/2/2022
   • Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam dengan Nomor Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor; 221032046
   • Faktur Tagihan JPP Alokasi Lahan dengan ID faktur 202111013653 dan D.0165112102 dan telah dibayar lunas
   • Faktur UWT dengan nomor C.4804112102 dan telah dibayar lunasSurat Ketrangan NJOP Nomor 1054/KET/BAPEDA.02/II/2023
3. Dewan Pimpinan MUI Kota Batam merasakan ada beberapa pihak yang berusaha merebut lahan MUI Kota Batam dan menggagalkan berdirinya gedung MUI Kota Batam. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI Kota Batam mohon doa dan dukungan semua pihak untuk membantu berdirinya gedung MUI yang menjadi representasi payung besar umat Islam dalam berkiprah mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan sejahtera, yakni kota baru yang religius dengan tetap menghargai keragaman ras, suku, budaya, golongan dan agama.

Demikian klarifikasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

File Surat Klarifikasi Download